Pemkab Agam Melalui Diskominfo Lakukan Kebijakan Sepihak Terkait Kontrak Kerjasama Dengan Media

Agam - Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo) Agam terindikasi lakukan kebijakan sepihak untuk melakukan kontrak kerjasama dengan pihak media yang ada di Kabupaten Agam.

Hal itu diungkapkan oleh sejumlah wartawan di Kabupaten Agam yang sudah berjibaku mendorong kinerja pemerintah daerah kabupaten Agam selama puluhan tahun terakhir, sebelum adanya kebijakan Diskominfo baru-baru ini. 

Baca juga: Edukasi Masyarakat Kenali Investasi & Pinjaman Online, Satgas Waspada Investasi Sumbar Gelar Rapat Kerja

Honest Gian Saputra wartawan Paliko Post menyebutkan pada awak media indonesiasatu.co.id, bahwa media online Paliko Post sebelumnya sudah mendapatkan kontrak kerjasama di Humas dan Diskominfo Kabupaten Agam, namun saat ini terhalang dengan kebijakan diskominfo Agam yang sudah ditetapkan secara sepihak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dengan awak media di Kabupaten Agam.

" Kebijakan ini sangat merugikan bagi pemilik perusahan media dan wartawan, karena dengan adanya aturan yang dibuat oleh Diskominfo Agam akan dapat mengucilkan perusahaan sejumlah media yang sudah lama menggiring kinerja baik di Pemkab Agam", katanya, Sabtu, (8/1/2022) di kantor IWO Kabupaten Agam.

Baca juga: Wakil Gubernur : Orang jujur, disiplin dan pekerja keras paling berpeluang untuk sukses

Ditambahkan Honest, persyaratan yang dibuat oleh Diskominfo Agam  sangatlah membelenggu beberapa wartawan di Agam. 

Dia menilai hal itu nanti dapat merugikan pihak Pemkab Agam, jikalau wartawan tidak dirangkul secara keseluruhan.

Baca juga: Tidak Hadir SKB, 9 Peserta CPNS Pemprov Sumbar Langsung Gugur

" Bila semua wartawan tidak terayomi dengan baik seperti tahun sebelumnya, maka sulit  untuk pimpinan daerah yang membutuhkan suport dan publikasi dari pihak media tentang kinerja yang dibuat bisa diketahui, " sebut Honest.

Wajib UKW memang salah satu persyaratan mutlak bagi wartawan yang akan menjadi wartawan di kabupaten Agam, namun hal ini belum pernah dilakukan oleh pihak Pemkab Agam terhadap wartawan yang bekerja sebagai kuli tinta selama puluhan tahun di kabupaten Agam, " ungkap sejumlah wartawan yang sudah ikut berjibaku mengharumkan nama baik Pemkab Agam.(Zul)

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Daftarkan 8 Juta Bidang Tanah Selama 2021